Wakil Ketua Kadin Mimika Temukan Ketimpangan Operasional Perusahaan di Area PTFI: Dorong Regulasi dan Keberpihakan pada Papua Tengah

Foto: Dok. y4n.site_ Foto Yerry A. Nawipa bersama Pengurus Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia

Menyoroti Tantangan Operasional di Sektor Pertambangan Papua

KadinMimika_Timika_ Dalam pernyataan terbaru, Yerry A. Nawipa, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mimika, menyoroti ketimpangan operasional yang signifikan di antara berbagai perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah PT Freeport Indonesia (PTFI). Temuan ini sangat penting karena memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktivitas bisnis di daerah yang dikenal dengan potensi pertambangan mineralnya yang luas.

Temuan Utama Mengenai Operasi Perusahaan

Penilaian Nawipa mencatat bahwa sejumlah entitas bisnis aktif menjalankan operasi di sektor pertambangan namun tidak memiliki kantor resmi yang berlokasi di Kabupaten Mimika. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi operasional. Ketidakhadiran kantor tetap berpotensi menghambat pengawasan efektif dan membatasi peluang keterlibatan lokal, sehingga berdampak pada dinamika sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Perlunya Dukungan Regulasi dan Advokasi Lokal

Selain itu, Nawipa menekankan pentingnya langkah regulatif yang mendesak untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Papua, khususnya di bidang pertambangan, menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan. Ia mendorong penerapan peraturan yang mendukung keterlibatan lokal serta memprioritaskan pengembangan ekonomi daerah. Salah satu usulan praktis adalah pembatasan akses kendaraan ke lokasi kerja dengan hanya menggunakan kendaraan yang terdaftar di dalam wilayah kabupaten. Hal ini menjadi langkah nyata dalam mendukung roda perekonomian lokal dan memastikan agar aktivitas usaha memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua Tengah secara keseluruhan.

Dengan mendorong regulasi semacam ini, Kadin Mimika berupaya menciptakan iklim usaha yang menghormati kepentingan lokal sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Seiring pertumbuhan industri pertambangan, penting untuk membangun dialog konstruktif antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan lokal demi menciptakan kerangka operasional yang seimbang. Ini akan memastikan bahwa praktik korporasi selaras dengan tujuan pembangunan wilayah.

Komitmen para pemimpin lokal seperti Yerry A. Nawipa dalam mengangkat isu-isu ini menunjukkan pentingnya representasi daerah dalam pembicaraan seputar operasi ekonomi. Mengatasi ketimpangan operasional merupakan langkah vital bagi pembangunan sosial-ekonomi Papua Tengah yang lebih luas—agar kekayaan sumber daya alamnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membawa marginalisasi.